Oleh. Ahmad Rizal Fawa’id, S.H., M.H. (Pengacara Publik RBH YAFTA) UNDANG-UNDANG No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, mengatur beberapa mekanisme pengawasan, diantaranya pengawasan melalui pengujian review (executive review), namun masih terbatas pada peraturan daerah yang berkaitan dengan RPJPD, pajak dan retribusi daerah, APBD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kontrol norma hukum (control normative) pada prinsipnya dilakukan untuk mengontrol norma hukum yang telah disahkan dan ditetapkan …
Tag: bantuanhukumafta
Jaminan Bantuan Hukum bagi Petugas Lapas Tangani Napi Teroris
Jakarta,- Kementerian Hukum dan HAM menjanjikan perlindungan hukum bagi seluruh petugas pemasyarakatan yang menangani narapidana (napi) tindak pidana terorisme. Garansi tersebut berdasar pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkum dan HAM) Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Orta) dan Permenkum dan Ham Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Jaminan tersebut disampaikan Kepala Biro (Karo) …