Yogyakarta, Tanggal 21 Juni 2021 ini bisa jadi merupakan hari bersejarah bagi Kharis Mudakir dan Ahmad Rizal Fawaid, betapa tidak, keduanya dilantik untuk menahkodai Rumah Bantuan Hukum (RBH) Yayasan Afta sebagai Direktur dan Wakil Direktur/Sekretaris. Keduanya dilantik oleh Ketua Yayasan Afta, Thalis Noor Cahyadi bersamaan dengan berakhirnya masa kepemimpinan Jiwa Nugroho sebagai Direktur sebelumnya yang telah habis masa hitmahnya. Kharis dan Rizal akan menjadi top …
Tag: bantuanhukumyayasanafta
Lantik Direktur Baru RBH YAFTA, Ketua AFTA Foundation: Wujudkan Bantuan Hukum Untuk Semua
Yogyakarta, Rumah Bantuan Hukum (RBH) Yayasan Afta memasuki regenerasi kepengurusan dengan dilantiknya Direktur RBH YAFTA yang baru, Kharis Mudakir oleh Ketua Yayasan Afta, Thalis Noor Cahyadi. Dalam acara pelantikan dan serah terima kepengurusan ini dilaksanakan di area Kantor RBH YAFTA di Kawasan Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta. Pelantikan direktur ini dilakukan mengingat telah habisnya masa kepengurusan yang lama (2018-2021) di bawah komando direktur Jiwa Nugroho. Dalam pesannya, …
Kemenkumham, Ajukan Penambahan Anggaran Program Bantuan Hukum Kepada Komisi III DPR RI
Jakarta,- Mayoritas Fraksi pada Komisi III DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2022 yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Sebab, tahun depan Kementerian Hukum dan HAM RI diberikan mandat untuk melaksanakan tiga Prioritas Nasional dan pelaksanaan isu strategis terkait Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, diantaranya terkait dengan program yang dilaksanakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, …
Menyoal Pembatalan Perda Oleh Mendagri
Oleh. Ahmad Rizal Fawa’id, S.H., M.H. (Pengacara Publik RBH YAFTA) UNDANG-UNDANG No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, mengatur beberapa mekanisme pengawasan, diantaranya pengawasan melalui pengujian review (executive review), namun masih terbatas pada peraturan daerah yang berkaitan dengan RPJPD, pajak dan retribusi daerah, APBD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kontrol norma hukum (control normative) pada prinsipnya dilakukan untuk mengontrol norma hukum yang telah disahkan dan ditetapkan …