Yogyakarta, 2 Februari 2022. – Zakaria, umat manusia diseluruh dunia sedang berjuang melawan covid 19. berbagai cara dilakukan untuk mengatasi virus tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri menempuh cara untuk menahan laju penyebaran Virus Covid 19 dengan cara pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga melakukan vaksinasi. akibat dari PSBB banyak masyarakat Indonesia yang kehilangan mata pencarian mulai dari di PHK dari perusahaan tempat bekerja hingga tidak bisa …
Tag: rumahbantuanhukumafta
Kemenkumham, Ajukan Penambahan Anggaran Program Bantuan Hukum Kepada Komisi III DPR RI
Jakarta,- Mayoritas Fraksi pada Komisi III DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2022 yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Sebab, tahun depan Kementerian Hukum dan HAM RI diberikan mandat untuk melaksanakan tiga Prioritas Nasional dan pelaksanaan isu strategis terkait Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, diantaranya terkait dengan program yang dilaksanakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, …
Layani Posbakum, RBH YAFTA Siap Laksanakan Edaran Badilag Soal Jaminan Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai
Yogyakarta, Baru-baru ini Mahkamah Agung RI melalui Badan Peradilan Agama menerbitakan edaran mengenai Jaminan Pemenuhuhan Hak Perempuan dan Anak Pascacerai. Surat yang ditandatangai Direktur Jenderal Badilag Aco Nur tanggal 24 Mei 2021 ini meminta kepada seluruh pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah untuk lebih menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Terdapat beberapa poin dalam surat tersebut diantaranya adalah soal Posbakum di Pengadilan Agama, di mana diminta …
Menyoal Pembatalan Perda Oleh Mendagri
Oleh. Ahmad Rizal Fawa’id, S.H., M.H. (Pengacara Publik RBH YAFTA) UNDANG-UNDANG No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, mengatur beberapa mekanisme pengawasan, diantaranya pengawasan melalui pengujian review (executive review), namun masih terbatas pada peraturan daerah yang berkaitan dengan RPJPD, pajak dan retribusi daerah, APBD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kontrol norma hukum (control normative) pada prinsipnya dilakukan untuk mengontrol norma hukum yang telah disahkan dan ditetapkan …