Jakarta,- Mayoritas Fraksi pada Komisi III DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2022 yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Sebab, tahun depan Kementerian Hukum dan HAM RI diberikan mandat untuk melaksanakan tiga Prioritas Nasional dan pelaksanaan isu strategis terkait Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, diantaranya terkait dengan program yang dilaksanakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, …
HUT Ke-7, RBH YAFTA Gelar Halal Bi Halal dan Temu Alumni
Yogyakarta,- Tanggal 5 Juni merupakan tanggal istimewa bagi Rumah Bantuan Hukum Yayasan Afta (RBH YAFTA), di mana pada tanggal itu 7 tahun silam RBH YAFTA didirikan dan dibentuk oleh sejumlah aktifis dan advokat di Yogyakarta. Untuk memperingati hari ulang tahunnya RBH YAFTA menggelar halal bi halal sekaligus tasyakuran ulang tahun RBH YAFTA ke-7. Acara yang digelar di area swimming pull Hotel Forriz Yogyakarta juga diisi dengan …
Layani Posbakum, RBH YAFTA Siap Laksanakan Edaran Badilag Soal Jaminan Hak Perempuan dan Anak Pasca Cerai
Yogyakarta, Baru-baru ini Mahkamah Agung RI melalui Badan Peradilan Agama menerbitakan edaran mengenai Jaminan Pemenuhuhan Hak Perempuan dan Anak Pascacerai. Surat yang ditandatangai Direktur Jenderal Badilag Aco Nur tanggal 24 Mei 2021 ini meminta kepada seluruh pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah untuk lebih menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Terdapat beberapa poin dalam surat tersebut diantaranya adalah soal Posbakum di Pengadilan Agama, di mana diminta …
Menyoal Pembatalan Perda Oleh Mendagri
Oleh. Ahmad Rizal Fawa’id, S.H., M.H. (Pengacara Publik RBH YAFTA) UNDANG-UNDANG No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, mengatur beberapa mekanisme pengawasan, diantaranya pengawasan melalui pengujian review (executive review), namun masih terbatas pada peraturan daerah yang berkaitan dengan RPJPD, pajak dan retribusi daerah, APBD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kontrol norma hukum (control normative) pada prinsipnya dilakukan untuk mengontrol norma hukum yang telah disahkan dan ditetapkan …
Jaminan Bantuan Hukum bagi Petugas Lapas Tangani Napi Teroris
Jakarta,- Kementerian Hukum dan HAM menjanjikan perlindungan hukum bagi seluruh petugas pemasyarakatan yang menangani narapidana (napi) tindak pidana terorisme. Garansi tersebut berdasar pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkum dan HAM) Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Orta) dan Permenkum dan Ham Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Jaminan tersebut disampaikan Kepala Biro (Karo) …
Ini Persyaratan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Periode 2022-2024
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI (BPHN Kemenkumham) membuka kesempatan kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di seluruh wilayah Indonesia untuk mendaftar sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode 2022-2024 sebagai amanat UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Calon OBH yang memenuhi persyaratan serta dinyatakan lolos Verifikasi dan Akreditasi, berkewajiban melakukan Bantuan Hukum baik litigasi maupun nonlitigasi kepada Masyarakat, khususnya Orang Tidak Mampu dengan anggaran …
Strategi Organisasi Bantuan Hukum dalam Penyerapan Anggaran Bantuan Hukum
Strategi Organisasi Bantuan Hukum dalam Penyerapan Anggaran Bantuan Hukum Kementerian Hukum dan HAM di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Faisal Luqman Hakim[1] Abstrack Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid mandates the government’s obligation to provide legal aid funds to disadvantaged communities. To be able to channel these funds, the Ministry of Law and Human Rights collaborates with Legal Aid Organizations …
RBH Yayasan Afta
RUMAH BANTUAN HUKUM (RBH) YAYASAN AFTA merupakan lembaga bantuan hukum dibawah naungan Yayasan Afta, yang dibentuk pada tanggal 5 Juni 2014 di Yogyakarta. RBH Yayasan Afta dibentuk dalam rangka turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam penegakan hukum dan kampanye akses kepada keadilan (access to justice). Oleh karenanya RBH Yayasan Afta berkonsentrasi dalam hal pemberian bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Pada awal tahun 2016 RBH …
Masih Perlu Bentuk Konkrit Jaminan Hukum Bagi Paralegal
Yogyakarta, – Pada tanggl 29 Januari 2021 Pemerintah RI melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Permen ini Diundangkan pada tanggal 3 Februari 2021 dan dicatat dalam Berita Negara No.96, 2021. Permen ini mencabut Permen No. 1 Tahun 2018 sebagai dampak dari Putusan Mahkamah Agung No.22 P/HUM/2018 yang …